contoh peraturan daerah kabupaten kota. 1. contoh peraturan daerah kabupaten kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Tata Urutan Perundang-undangan Sebelumnya Sebagai informasi juga, UU No. Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. 12 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 11); 12. Fungsi Peraturan Daerah. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong. a. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan 74,905,000 0 0 0 74,905,000. 56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah 2. Unduh. No 5 Tahun 2011. 3. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi,. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan. d. 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama. Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. 1. 000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). ”. Contoh peraturan daerah provinsi yaitu Perda Propinsi DKI Jakarta 8/2007 tentang ketertiban umum. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejaktanggal persetujuan dimaksud. Dataset terkait topik Pemerintah & Desa ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali. (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 21. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Perataran Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 6. Perspektif Peraturan Daerah. (5) Bagian Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH Dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 2011 menetapkan bahwa materi muatan peraturan daerah,. Kepala daerah adalah Bupati/Walikota setempat; 4. 2. 19: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan. Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. METADATA PERATURAN. KARAWANG. pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan. panduan pembuatan perda dipublikasi dalam garut. pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota. Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Sebab, hal itu akan mempersulit Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan perda yang dinilai bermasalah. 1 Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. No 1 Tahun 2015 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL). terdapat keseimbangan antara beban. Peraturan Pemerintah (PP) no 18/2016 tentang Pembentukan, jenis, dan kriteria pemetaan urusan dan beban pemerintah daerah c. TANGGAL : 14 JULI 2009 9. id : 34 hlm. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Contoh : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH 5. Pembinaan PPNS kabupaten/kota Sumber : Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. 3/2005 yang mengatur terkait penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. kota garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian. Merujuk Undang-Undang No. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019; t. Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. manajemen pemerintahan desa; e. Siswanto menjelaskan Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dalam Pearturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Jenis-Jenis Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. DPA PERUBAHAN SKPD 2015. Download. •Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil PemerintahABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (R IPPARDA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Daerah Provinsi. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan; c. . 9. 3 Tahun 2005. Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2041, berisi tentang: 1. Peraturan Presiden; 6. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah. AsasPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANGLI, Menimbang : a. 5. 5. 5. 6. Nomor. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Walaupun sudah diusahakan sesempurna dan sebaik mungkin, tetap saja Naskah Akademik ini masih akan mengandung sejumlah kekurangan baik lingkup materi. 5. Pengelolaan Objek Wisata Milik Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi. Katalog. 000. 4. Rancangan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah disosialisasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa kepada masyarakat Kabupaten Sleman melalui roadshow public hearing anggota DPRD Kabupaten Sleman di daerah pemilihan masing-masing pada akhir bulan Juli 2016 yang baru lalu. 1 Soerjono Soekanto dan Sry Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, cet 4, Jakarta: PT. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM. Dinas daerah dipimpin kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. Previous 1 Next. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dan. Jika melanggar peraturan akan mendapatkan. . Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pembagian,. Peraturan Daerah Kabupaten. Kukuh Setiadi. Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), materi muatan baik Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi maupun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia 1 pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum c. kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pajak Daerah dengan sistematika berikut : 1. Lalu pada Pasal 148 disebutkan jika DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Beranda; Profil . Detail. Dalam hal RTRW kabupaten/kota. PENDAHULUAN. Peraturan Daerah Kabupaten. Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Penegakan Perda Kabupaten/Kot a dan peraturan bupati/walikota c. U. peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan; d. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut 2021. daerah. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya. 6. Mencabut Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota YogyakartaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah (3). 32 Tahun 2004. JDIH KAB. Jakarta - . Peraturan daerah berada di hierarki terakhir di bawah UUD 1945, Ketetapan. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara. 1 Soerjono Soekanto dan Sry Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, cet 4, Jakarta: PT. 10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kota/Kabupaten, yaitu Perda Kota Bandung No. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005. PERDA 07 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 (72. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Peraturan Daerah Provinsi. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN BANDUNG. Selain jenis dan hierarki tersebut, sejatinya masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA-PROV) (9) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA-KAB/KOTA) Peraturan Gubernur (PERGUB) Keputusan Gubernur (KEPGUB) Intruksi Gubernur (INGUB) Peraturan Bupati / Walikota. sosial. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR. 9. Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Kab Pekalongan 3. Desa atau Kelurahan. KOMPAS. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bupati dibantu wakil bupati. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Kecamatan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. Peraturan Daerah Kota (“Perda Kota”) yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota dengan persetujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangkota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:18 11 Ibid, Pasal 9 ayat (5). Jenis Pajak Provinsi.